Listrik: Kebutuhan Dasar yang Belum Merata dalam Sistem Kapitalisme
Oleh Sarah Fauziah
Ada sejumlah 22.000 KK (kepala keluarga) di Jawa Barat yang belum teraliri listrik (beritasatu.com, 23/11/2024). Dengan jumlah segitu banyaknya KK yang belum teraliri listrik membuat Calon Gubernur Dedi Mulyadi saat itu memberikan pernyataan jika dia menang pemilihan, maka permasalahan listrik tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
Apa yang Dedi rencanakan untuk mengatasi masalah itu? Dedi berkata akan memanfaatkan dana pemerintah untuk membantu KK yang belum terjamah listrik. Dia juga berkata kalau desa atau badan usaha milik desa dapat mengelola sumber daya alam (beritasatu.com, 23 November 2024).
Apakah rencananya akan membuahkan hasil? Faktanya, masalah ini mencerminkan ketimpangan dalam distribusi listrik akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem ini, listrik dianggap sebagai komoditas untuk keuntungan, bukan kebutuhan pokok rakyat. Sumber energi seperti batu bara yang sejatinya milik publik diprivatisasi, sehingga rakyat harus membayar mahal.
Negara hanya berfungsi sebagai regulator, mempermudah swasta menguasai sumber daya, tanpa tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memandang listrik sebagai milik umum berdasarkan hadis Rasulullah SAW: Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api. (HR Abu Daud).
Dalam sistem Islam, listrik harus dikelola negara untuk rakyat. Negara wajib menyediakan listrik gratis atau murah, tanpa memperjualbelikan sumber energi publik seperti batu bara.
Islam juga menekankan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk listrik, hingga pelosok negeri. Biaya pengelolaan besar dianggap sebagai bagian dari pengurusan umat, bukan peluang bisnis.
Dengan sarana terbaik, negara memastikan setiap individu, kaya atau miskin, muslim maupun nonmuslim, dapat mengakses listrik tanpa hambatan.
Hanya dalam sistem Islam, konsep ini dapat diwujudkan. Sistem ini akan menghadirkan penguasa yang amanah, memastikan listrik sebagai kebutuhan daruri terpenuhi secara merata, dan menjauhkan kepentingan umat dari eksploitasi kapitalistik.