Gaji Pejabat Berlimpah, Rakyat Semakin Sengsara
Oleh: Nur Fitriani
Kabar kenaikan gaji dan Tunjangan DPR menuai kritik keras. Apalagi disaat Pemerintah gencar manyerukan efisiensi. Anggota DPR disebut menerima Rp 3 juta perhari atau sekitar Rp 100 juta perbulan. (cnnindonesia.com, 21/08/2025)
Bahkan mencapai Rp 230 juta dengan pajak di tanggung negara. Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat, para wakil dan penguasa justru bergelimang harta dari uang pajak rakyat mencerminkan tumpulnya nurani mereka. Suara pembubaran DPR oleh rakyat semakin menguat atas gaji dan tunjangan yang tidak sebanding dengan kinerja. Sementara kemiskinan, pengangguran serta korupsi terus merajalela. Ironisnya lagi, banyak dari pejabat pemerintahan yang ikutterlibat tindak pidana kasus korupsi yang terjadi ini.
Politik demokrasi memang mahal. Modal yang di keluarkan untuk mendapatkan kursi DPR sangatlah tinggi. Jadi tidak heran jika para pejabat berharap dapat menggembalikan modal politik yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara yang dilakukannya. Jelas, demokrasi adalah sistem politik yang tidak mengenal halal dan haram. Berbagai cara dia tempuh agar bisa mencapainya.
Sebenarnya apa yang mereka rapatkan? Padahal suara rakyat juga jarang di dengarkan oleh pejabatnya. Kebijakan yang di ambil terus untuk siapa? Justru hasil kebijakaanya membuat rakyat semakin menderita dan jauh dari kata sejahtera.
Ada empat faktor yang mendatangkan murka Allah SWT terhadap umat terdahulu hingga mereka dihancurkan dan di binasakan.
Pertama: Keridaktaatan mereka pada syariah Allah SWT.
Kedua: Kehidupan para pemimpin dan pejabat yang bermewah-mewahan, sementara rakyatnya miskin dan menderita.
Ketiga: Terjadi berbagai bentuk kedzaliman penguasa kepada rakyat.
Keempat: Adanya pengingkaran atas kebenaran islam yang di dakwahkan oleh para utusan Allah dengan cara memusuhi dan menghina para utusan-Nya.
Ini adalah bentuk nyata penyimpangan yang terjadi di negeri ini. Penyimpangan ini sangat berbahaya, karena akan menjauhkan dari keberkahan dan ridho Allah SWT. Apalagi ajakan pendakwah agar negeri ini kembali pada hukum-hukumnya justru di tolak mentah-mentah. Mereka malah menuduh para penyeru syariah ini sebagai kaum radikal dan fundamentalis. Ini berarti negeri ini telah sengaja menjahui Allah SWT. Padahal Allah SWT telah memberikan peringatan tegas bagi orang-orang yang mengingkari perintah-Nya.
Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (Al-Qur'an), sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. TQS Thoha (20) ayat: 124
Kekuasaan adalah amanah dan ketaatan
Dalam pandangan islam, kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Karena itu tidak seharusnya kekuasaan itu di perebutkan sebagaimana yang terjadi di dalam sistem politik demokrasi. Para ulama dulu justru menolak saat di rawari jabatan dan kekuasaan. Bukan karena jabatan dan kekuasaan itu haram, tetapi karena mereka sangat memahami beratnya tanggung jawab kepada Allah SWT.
Karena itu hanya dalam islam penguasa yang peduli terhadap rakyatnya dan berakhlak mulia. Sebab mereka menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan wasilah untuk menjalankan sebagai perintah Allah SWT dan menjahui segala larangan-Nya. Oleh karena itu, bangsa ini harus menyadari bahwa seluruh masalah di negeri ini disebabkan oleh penerapan idiologi kapitalisme sekuler. Saatnya negeri ini keluar dari hukum buatan manusia menuju hukum dan aturan Allah SWT yang hanya mungkin bisa di wujudkan dalam institusi pemerintahan islam, yakni khilafah ala minhaj nubuwah.
Wallahu 'alam bishowab.