Pengangguran Generasi Muda Merajalela, Bukti Kegagalan Sistem Kapitalisme

 



Harsiati B. Abdillah


(Aktivis Muslimah, Pegiat Literasi, Ngaglik, Sleman, DIY)


Lagi dan lagi, Indonesia kembali mencetak “rekor” yang menyedihkan. Dikutip dari TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics yang dirilis Kamis, 14 Agustus 2025, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,76 persen pada periode Maret 2025 (tempo.co, 16/08/2025).


Di tengah tanah yang subur makmur gemah Ripah loh jinawi dan potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, ironi besar terjadi. Generasi muda di negeri yang kaya raya justru terjebak dalam jurang pengangguran generasi muda dengan status yang kian merajalela. Menurut data BPS, lebih dari 9,9 juta anak muda usia 15–24 tahun tidak terlibat dalam pendidikan, pelatihan atau pekerjaan. Ini bukan sekadar angka, melainkan potret kegagalan sistemik yang mengakar dalam struktur ekonomi kapitalistik.


Ironisnya, di tanah yang kaya raya, generasi muda justru miskin harapan. Fenomena ini bukan sekadar statistik atau kebetulan masalah teknis. Melainkan potret nyata dari sistem yang gagal dalam memenuhi janji kesejahteraan. Kapitalisme, yang digadang-gadang sebagai motor pertumbuhan dan kemakmuran, justru menunjukkan wajah aslinya—menyisakan ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakpastian hidup bagi jutaan anak muda.


Sistem kapitalisme adalah akar persoalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja. Kegagalan kapitalisme menjadi biang kerok pengangguran kaum muda kian merajalela. Kapitalisme telah gagal menjawab kebutuhan generasi muda. Kapitalisme selalu menjanjikan kebebasan, kesejahteraan, kemajuan dan kemakmuran, namun realitanya justru menciptakan ketimpangan dan keterasingan. Dimana hanya segelintir yang menikmati hasilnya. Kapitalisasi: sistem yang menjanjikan, tapi tak ter tunaikan. Karena sistem ekonomi kapitalisme menjadikan keuntungan dan manfaat di atas kebutuhan.


Generasi muda terjebak dalam sistem pendidikan yang mahal namun tidak relevan dengan kebutuhan industri. Mereka lulus dengan gelar, tapi tidak dengan pekerjaan. Perusahaan besar lebih memilih efisiensi dan profit daripada pembangunan manusia, serta sistem meritokrasi yang bias membuat banyak generasi muda kehilangan arah. Akibatnya, lapangan kerja tunduk pada logika pasar, bukan kebutuhan rakyat sehingga terbatas dan tidak merata. Eksploitasi tenaga kerja kontrak maupun magang tanpa jaminan dan kenjangan sosial yang makin melebar.


Kapitalisme menciptakan ilusi meritokrasi, padahal yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite, sementara jutaan anak muda berjuang di pinggiran sistem untuk sekedar bertahan hidup. Di bawah naungan sistem kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator, bukan pengurus yang menjamin kesejahteraan rakyat. Tugas negara sebatas mengatur agar roda ekonomi berjalan, namun siapa yang mendapat manfaat utama? Tentu saja beberapa entitas bisnis dan pemilik saham mayoritas.


Akibatnya, generasi muda tidak hanya kehilangan arah, namun juga harapan dan kesempatan. Generasi muda yang seharusnya menjadi motor pembangunan justru menjadi korban sistem yang menuhankan profit dan mengabaikan nilai kemanusiaan.


Syariat Islam: Solusi Menjawab Kebutuhan yang Manusiawi


Sebagai sebuah ideologi yang sempurna dan paripurna, Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan seluruh dimensi kehidupan. Islam memandang manusia sebagai khalifah di bumi, bukan sekadar alat produksi dan roda ekonomi. Berbeda dengan kapitalisme, dalam Islam menawarkan sistem ekonomi dan sosial berdasarkan Syariat Islam. Yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan. Negara adalah ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi umat. Sehingga wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Ini bukan sekedar slogan, tetapi mandat syari'at yang harus dilakukan dalam bentuk kebijakan dan sistem nyata.


Dalam sistem ekonomi, Islam menetapkan bahwa Negara menjaga dan mengolah kepemilikan umum atas sumber daya alam. Negara tidak boleh menyerahkannya kepada personal atau korporat untuk dimonopoli maupun eksploitasi, apalagi asing. Karena kekayaan sumber daya alam seperti tambang, hutan dan energi dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk korporasi asing atau segelintir elite.


Pun dalam sistem pendidikannya. Islam menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah yang mencakup berbagai aspek. Membentuk anak generasi yang beriman, bertakwa, cerdas sains dan teknologi, sehingga lahirlah insan yang berdaya guna, bukan sekadar pencari kerja.


Begitu pula dalam distribusi kekayaan diatur agar tidak menumpuk pada satu golongan tertentu. Melalui zakat, infak, sedekah dan larangan riba sistem distribusi kekayaan dalam Islam memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga tanggung jawab sosial dan moral.


Dalam sistem Islam, pengangguran bukan sekadar masalah statistik, melainkan amanah yang harus diselesaikan oleh negara sebagai pelayan rakyat. Islam memandang manusia sebagai khalifah, bukan komoditas pasar. Maka, setiap individu harus diberi ruang untuk berkontribusi dan hidup bermartabat. Dengan mempertimbangkan sistem alternatif yang telah terbukti selama berabad-abad membangun peradaban gemilang. Agar terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh umat manusia. Jika kapitalisme terus gagal menjawab kebutuhan dasar manusia, sudah saatnya kita membuka mata terhadap solusi Islam yang perlu diperjuangkan.


Wallahualam bissawab.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel