Banjir Berulang Dampak Kegagalan Tata Ruang
Oleh: Aurora Ridha (Aktivis Muslimah Kalsel)
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa wilayah Jakarta dan kota-kota besar lainnya kembali tergenang oleh banjir. Banjir yang terjadi akhir-akhir ini cukup parah karena disertai oleh longsor dan menyebabkan pemukiman warga menjadi rusak sehingga warga harus mengungsi ke daerah yang lain. Namun dalam hal ini, pemerintah mengklaim bahwa banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga hanya cukup mengupayakan modifikasi cuaca dan normalisasi 3 sungai untuk mengurangi resiko banjir yang terjadi.
Sebagiamna yang diberitakan bahwa banjir masih menggenangi 22 rukun tetangga dan 5 ruas jalan di Jakarta hingga Selasa tanggal 13 Januari lalu. Banjir ini mengakibatkan 1.137 warga mengungsi. Pemicu dari banjir yang terjadi ialah karena hujan lebat yang ekstrim serta luapan kali yang melebihi daya tampung infrastruktur pengendalian banjir dalam mikro dan makro. (kompas.id, 11 Februari 2026)
Banjir yang terjadi di DKI Jakarta meluas selama dua hari berturut-turut sejak Kamis (22/01/2026) hingga Jumat (23/01/2026). Sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak terdampak, kini ikut tergenang pula akibat dari hujan berorientasi tinggi yang berlangsung dalam durasi yang panjang pula. (megapolitan.kompas.com)
Sejatinya banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah perkotaan lainnya bukanlah hal yang baru pertama atau kedua kalinya terjadi, melainkan banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah perkotaan lainnya merupakan sebuah problem klasik yang sudah berulang kali setiap tahunnya. Adapun penyebab dari banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah perkotaan lainnya tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi akan tetapi juga disebabkan dari kekeliruan tata ruang, dimana lahan yang ada sudah tidak mampu menyerap air.
Paradigma kapitalistik membuat kebijakan dalam tata kelola lahan tidak lagi mempertimbangkan bagaimana dampak lingkungan yang akan terjadi kedepannya. Paradigma yang di emban dalam kapitalsitik berasaskan manfaat semata yakni untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun lingkungan harus menjadi taruhannya. Belum lagi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang bersifat pragmatis, belum sampai pada penyelesaian akar masalah.
Sangat jauh berbeda dengan tata kelola ruang di dalam Islam yang sangat memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam Islam, seorang pemimpin melakukan sesuatu tidak berasaskan manfaat namun melainkan berdasarkan halal haram. Pembangunan infrastruktur dalam Islam tidak berasaskan asas manfaat, namun melainkan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Karena seorang pemimpin di dalam Islam memahami bahwa apa yang dilakukan akan dipetanggung jawabkan di akherat kelak.
Adapun gambaran tata ruang sejatinya telah digambarkan dimasa khilafah yang mana mempehatikan aspek kemaslahatan yang tidak hanya untuk umat semata namun melainkan juga untuk seluruh makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini. Karena sejatinya Islam diturunkan oleh Allah untuk rahmatan lil’alamin bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini.
Tata pembangunan di dalam Islam pastinya didasarkan pada prinsip syariat Islam, dimana seorang pemimpin di dalam Islam berperan sebagai ra’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar dalam pembangunan infrastruktur tanpa menyerahkannya kepada swasta.
Pembangunan di dalam Islam juga tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai akhlak serta kerohanian di dalamnya serta menjadikan manusia sebagai objek utama dalam kebijakan.
Dengan demikiam pembanguan sebuah infrastruktur di dalam Islam akan mendatangkan rahmat bagi seluruh alam bukan sebaliknya yakni bencana atau musibah seperti yang terjadi dalam system sekuler kapitalisme hari ini.
Namun system pembangunan yang demikian hanya akan kita temukan dalam Islam yang menerapkan system pemerintahan Islam secara kaffah.
Maka sudah saatnya kita mencampakkan system yang saat ini kita emban yakni system sekuler kapitalisme dan kembali kepada system Islam.
Wallahua’lam bishawab.