Desakan Keluar dari BoP Menguat, Mengapa Pemerintah Masih Bertahan?
.jpeg)
Oleh : Zidna FA
Gejolak geopolitik global kembali mengingatkan umat Islam bahwa konflik di Timur Tengah tidak pernah benar-benar terlepas dari kepentingan negara-negara besar. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran semakin mempertegas fakta bahwa kekuatan global seringkali menjadi aktor utama dalam konflik yang mereka sendiri klaim ingin selesaikan.
Di tengah situasi ini, muncul desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) (tempo.co.id, 5/03/2026). Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Banyak pihak menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut tidak membawa kontribusi nyata bagi perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina yang hingga hari ini masih berada dalam penjajahan.
Namun pemerintah melalui Presiden Prabowo menyatakan tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan. Pembahasan mengenai keanggotaan Indonesia di BoP untuk sementara ditangguhkan (kontan.co.id, 8/03/2026). Sikap ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa pemerintah masih bertahan dalam forum yang dipandang problematik tersebut?
Secara faktual, kritik terhadap BoP semakin kuat karena forum ini dinilai tidak efektif mewujudkan perdamaian. Bahkan ironisnya, negara yang kerap menjadi aktor dalam konflik global justru berada pada posisi kepemimpinan di dalam forum tersebut. Ketika pihak yang berperan dalam peperangan juga menjadi penentu arah perdamaian, maka wajar jika muncul keraguan terhadap objektivitas dan tujuan sebenarnya dari forum tersebut.
Dalam perspektif politik global, banyak pengamat melihat BoP bukan sekadar forum diplomatik biasa. Ia dipandang sebagai bagian dari proyek geopolitik Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks Palestina, berbagai kebijakan yang lahir dari pendekatan global seringkali justru mengarah pada pelemahan kekuatan perlawanan rakyat Palestina serta membuka jalan bagi penguasaan wilayah mereka.
Jika analisis ini benar, maka posisi Indonesia di dalamnya menjadi problematik. Indonesia sebagai negara berkembang tentu tidak memiliki kekuatan dominan untuk menentukan arah kebijakan forum tersebut. Alih-alih menjadi penentu kebijakan, posisi Indonesia berpotensi hanya sebagai pengikut dari agenda yang telah dirancang oleh kekuatan besar.
Dari sudut pandang umat Islam, persoalan Palestina bukan sekadar konflik politik internasional. Ia adalah persoalan penjajahan terhadap tanah kaum Muslim yang memiliki nilai historis, spiritual, dan peradaban yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena itu, keterlibatan dalam forum internasional yang berpotensi mendukung agenda penguasaan terhadap Palestina tentu menjadi hal yang patut dipertanyakan secara serius. Islam mengajarkan bahwa kaum Muslim tidak boleh memberikan dukungan terhadap kezaliman atau membantu pihak yang melakukan penjajahan terhadap sesama Muslim.
Dalam literatur pemikiran politik Islam klasik, sebagaimana dibahas dalam berbagai kitab siyasah dan konsep jihad dalam khazanah fikih, pembelaan terhadap wilayah kaum Muslim merupakan kewajiban kolektif umat. Palestina dalam pandangan ini bukan sekadar wilayah konflik, melainkan bagian dari tanah yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah Islam.
Oleh karena itu, solusi terhadap persoalan Palestina tidak cukup hanya dengan pendekatan diplomasi yang sering kali terjebak dalam kepentingan kekuatan besar. Umat Islam membutuhkan persatuan yang kuat, kepemimpinan yang berani, serta strategi politik yang benar-benar berpihak pada pembebasan wilayah yang dijajah.
Hari ini, tragedi Palestina kembali menjadi pengingat bahwa umat Islam masih tercerai-berai dalam batas-batas negara dan kepentingan politik masing-masing. Tanpa persatuan dan kepemimpinan yang kuat, suara umat Islam di panggung global akan terus berada pada posisi lemah. Karena itu, refleksi terhadap posisi Indonesia dalam forum internasional seperti BoP seharusnya menjadi momentum untuk meninjau kembali arah politik luar negeri, khususnya dalam isu yang menyangkut nasib umat Islam di dunia.
Palestina membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan simpati. Ia membutuhkan keberanian politik, solidaritas nyata, dan persatuan umat yang mampu menghadirkan kekuatan yang sesungguhnya yaitu Khilafah Islam. Wallahu 'alam Bisshowab.